Krisis ekonomi melanda sebagian besar negara maju. Era yang disebut sebagai “the great recession” ini ditandai dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi dan tingginya angka pengangguran. Krisis ini bermula dari meletusnya gelembung aset di Amerika, menjalar ke perbankan eropa, yang pada akhirnya bertransformasi menjadi krisis utang Pemerintah di Eropa (Eichengreen, 2013).
Efek krisis tersebut terhadap perekonomian negara berkembang seperti Indonesia tentu bisa ditebak. Sebagai negara yang mengandalkan ekspor komoditas ke negara-negara maju, Indonesia merasakan dampak langsung. Harga komoditas merosot, neraca perdangangan defisit, dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi melambat. Dengan begitu besarnya keterkaitan antara krisis di negara-negara maju dan kondisi perekonomian Indonesia, akan sangat baik bagi penulis untuk memahami apa yang sesungguhnya terjadi di negara-negara maju dan kebijakan penanganan krisis apa yang sudah dan akan dilakukan.
Kuliah blok 4 mengambil fokus krisis Eropa, dan penulis mendapatkan kesempatan untuk memahami dan mempelajari perdebatan akademik dan kebijakan terkait krisis Eropa. Salah satu yang menjadi perdebatan saat ini adalah kebijakan fiskal di tengah krisis ekonomi. Pertanyaan paling mendasar adalah mengapa kebijakan fiskal, bukankah krisis saat ini adalah krisis finansial, kenapa tidak mengandalkan kebijakan moneter.
Ketika Kebijakan Moneter tidak efektif
Paul Krugman dalam berbagai tulisan di blognya yang tersohor itu, berkali-kali mengutarakan argumen bahwa Amerika dan negara-negara di Uni Eropa sedang terjebak dalam kondisi yang disebut liquidity trap. Liquitidty trap adalah kondisi kebijakan moneter tidak lagi efektif karena suku bunga sudah mendekati nol persen. Saat ini, suku bunga di Eropa nyaris mendekati nol persen (tepatnya 0.4%).
Lalu mengapa kebijakan moneter tidak efektif di saat suku bunga nol persen. Simpelnya, otoritas moneter, dalam hal ini bank sentral, punya senjata utama yang disebut suku bunga. Melalui pengaturan suku bunga (dengan mengatur jumlah uang yang beredar) bank sentral dapat menstimulus perekonomian, dengan mempengaruhi pola konsumsi dan investasi masyarakat. Saat perekonomian memerlukan stimulus, maka bank sentral menurunkan suku bunga, keinginan untuk menabung turun (karena untungnya sedikit), masyarakat cenderung konsumtif, dan sektor swasta dapat ekspansi dengan murah karena suku bunga rendah. Di saat pasar terlalu panas (inflasi), bank sentral bisa menaikkan suku bunga, masyarakat akan memperkecil konsumsinya, swasta akan menahan investasinya, sehingga inflasi bisa mereda.
Saat ini, negara-negara Eropa, Jepang dan Amerika, sedang dalam kondisi pertumbuhan yang melambat, dimana perekonomiannya mereka membutuhkan stimulus. Logikanya, bank sentral dapat menstimulus perekonomian dengan merendahkan suku bunga. Tapi yang terjadi adalah suku bunga sudah mendekati nol persen tetapi pertumbuhan tetap lambat. Dalam kondisi ini, masyarakat cenderung menyimpan uangnya (menabung), mengurangi konsumsinya, dan swasta menahan investasinya, sehingga jumlah uang yang beredar semakin sedikit. Uang yang beredar semakin sedikit, tapi barang yang beredar tetap, yang terjadi adalah pasar uang tidak dapat “membersihkan”pasar barang. Sehingga, nilai/harga barang semakin rendah, dan terjadilah deflasi.
Deflasi merupakan musuh besar perekonomian negara-negara maju saat ini, tapi akan penulis bahas dikesempatan yang lain. Kali ini penulis membahas kenapa kebijakan fiskal tidak akan efektif saat ini. Dalam salah satu mahakaryanya, “Its Baaack: Japan’s Slump and The Return of the Liquidity trap”, Paul Krugman (1998) berpendapat bahwa kebijakan moneter akan “mandul” pada kondisi liquidity trap. Simpelnya, individu mempunyai dua pilihan, pertama memegang uang cash untuk dipakai konsumsi, kedua berinvestasi dan uang hasil investasi akan dipakai untuk konsumsi di masa yang akan datang. Untuk menstimulus konsumsi, maka bank sentral melakukan intervensi dengan menambah uang yang beredar, sehingga suku bunga turun. Ketika suku bunga mencapai nol maka, menambah jumlah uang yang beredar tidak akan menstimulus konsumsi karena suku bunga tidak mungkin negatif. Apabila suku bunga negatif, maka individu akan memakai uang sebagai sarana investasi. Bayangkan saja kondisi dimana jika anda memegang uang, maka nilai uang anda akan tetap, tetapi jika anda membeli obligasi atau bahkan menabung, maka nilai uang anda berkurang (karena suku bunga negatif). Sehingga, berapapun jumlah uang yang diinjeksikan ke dalam perekonomian oleh bank sentral, akan sia-sia.
Kondisi ini, menurut Krugman (1998), juga dipengaruhi oleh ekspektasi masyarakat terhadap kebijakan moneter dan kondisi perekonomian. Jika masyarakat berekspektasi bahwa harga saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan harga masa depan (terjadi deflasi) dan pendapatan (income) di masa yang akan datang akan lebih rendah dibandingkan income hari ini, maka masyarakat akan cenderung mengurangi konsumsinya saat ini. Minimnya konsumsi tentu akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Ketika suku bunga nol, maka kebijakan bank moneter tidak dapat meningkatkan inflasi saat ini. Karena, dengan asumsi supply uang dalam jangka panjang tetap, maka peningkatan uang beredar saat ini, akan mengurangi uang beredar di masa depan. Berkurangnya uang beredar di masa yang akan datang berarti akan terjadi deflasi, maka masyarakat akan menahan konsumsinya saat ini. Dari argumen tersebut, maka kita bisa lihat bahwa kebijakan moneter tidak lagi efektif dalam kondisi liquidity trap.
Kebijakan Fiskal
Sebagaimana yang kita lihat, maka kebijakan moneter tidak akan efektif, karena tidak dapat mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi lebih. Satu-satunya cara untuk mendorong konsumsi masyarakat adalah dengan menggunakan kebijakan fiskal atau melalukan ekspansi fiskal.
Ekspansi fiskal, dengan meningkatkan pengeluaran Pemerintah, dapat mendorong konsumsi masyarakat secara instan. Contohnya, Pemerintah menambah jumlah subsidi, seperti kupon makanan di Amerika, yang pastinya akan dipakai oleh masyarakat. Konsumsi akan meningkat, dan pada akhirnya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, akan muncul berbagai pertanyaan terkait kebijakan ekspansif ini. Ekspansi fiskal berarti meningkatkan belanja Pemerintah dengan meningkatkan hutang Pemerintah. Hal-hal yang perlu dikritisi adalah, pertama apakah dalam kondisi hutang Pemerintah tinggi, menambah hutang dapat menciptakan pertumbuhan. Kedua, bagaimana efek hutang Pemerintah ke pasar keuangan dan investasi swasta. Ketiga, dengan hutang yang begitu besar, apakah negara-negara tersebut masih dapat membiayai hutangnya.
Pertama, apakah kondisi hutang yang tinggi (debt overhangs) dapat memperlambat pertumbuhan. Kondisi debt overhangs dikategorikan sebagai kondisi dimana debt to GDP ratio di atas 90% selama 5 tahun. Secara teori, ada dua hal yang membuat kondisi debt overhangs dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Pertama, hutang Pemerintah menyingkirkan hutang swasta (crowding out effect) dan apabila di saat yang sama Pemerintah mencoba menurunkan hutang dengan menaikkan pajak, maka investasi akan semakin turun, sehingga pertumbuhan melambat. Kedua, ketika rasio hutang Pemerintah sudah sangat tinggi, maka risk premium yang diminta akan semakin tinggi, sehingga Pemerintah harus menawarkan suku bunga yang tinggi, dan hal ini dapat meningkatkan suku bunga instrument lain. Suku bunga meningkat, maka investasi menurun, konsumsi menurun dan pada akhirnya pertumbuhan akan melambat.
Reinhart, Reinhart dan Rogoff (2012), menunjukkan bahwa dari 26 sampel negara yang mengalami kondisi debt overhangs, 23 diantaranya mengalami perlambatan pertumbuhan, dimana pertumbuhan ekonominya lebih rendah di saat tidak dalam kondisi debt overhangs. Dan dari 26 sampel, 20 diantaranya mengalami kondisi debt overhangs selama lebih dari 10 tahun.
Kedua, bagaimana pengaruh hutang Pemerintah terhadap pasar keuangan. Teori paling mendasar dalam konteks ini adalah utang pemerintah akan menghambat utang swasta. Utang Pemerintah merupakan instrumen yang lebih aman dari utang swasta, sehingga apabila Pemerintah menerbitkan hutang, maka swasta harus menaikkan nilai tawar hutangnya dengan meningkatkan bunga yang ditawarkan. Bunga swasta semakin tinggi, maka investasi akan semakin rendah. Tapi ini hanya terjadi dalam kondisi normal. Saat suku bunga mendekati nol, bisa dibilang Pemerintah tidak perlu membayar untuk berhutang. Selain itu, tidak seperti saat kondisi normal, obligasi pemerintah tidak akan memberikan dampak terhadap investasi swasta (no crowding out effect).
Ketiga, bagaimana Pemerintah dapat membiayai ekspansi fiskalnya atau hutangnya. Pandangan umum tentang hal ini adalah utang Pemerintah saat ini adalah beban pajak di masa yang akan datang. Dalam mazhab neoklasik dikenal istilah ricardian equivalence, dimana ekspansi fiskal melalui hutang akan sia-sia karena masyarakat akan menahan konsumsinya saat ini, karena tahu akan ada kenaikan pajak di masa yang akan datang. Menjawab hal tersebut Delong dan Summers and (2012), berpendapat bahwa pada dasarnya ekspansi fiskal dapat membiayai dirinya sendiri (self-financing) dan tidak akan membebani anggaran di masa depan.
Argumen dasarnya adalah, apabila output yang didapat (pertumbuhan ekonomi) dari ekspansi fiskal lebih besar dari distorsi akibat kenaikan pajak, maka pada dasarnya hutang tersebut membiayai dirinya sendiri. Simpelnya, Pemerintah berhutang saat ini, hutang tersebut menciptakan efek multiplier bagi perekonomian dan perekonomian tumbuh. Sehingga, contohnya, apabila tanpa ekspansi fiskal perekonomian hanya tumbuh 1% selama 10 tahun, akan tetapi karena ekspansi fiskal perekonomian tumbuh 3% selama 10 tahun, maka selisih pertumbuhan 2% bisa disebut sebagai potensi keuntungan dari ekspansi fiskal. Melalui 2% tersebutlah pada dasarnya hutang tersebut bisa dibayarkan. Contoh riilnya bisa dengan melihat kondisi Uni Eropa saat ini. Penelitian menunjukkan, akibat krisis Uni Eropa secara rata-rata tumbuh dibawah potensinya. Pertumbuhan dibawah potensi ini pada dasarnya merupakan kerugian, yang sebenarnya dapat diatasi dengan ekspansi fiskal.
Kondisi yang dialami oleh Uni Eropa, Jepang, dan berbagai negara maju lainnya menimbulkan banyak polemik dan perdebatan, terutama terkait kebijakan apa yang perlu diambil. Paparan ringkas di atas menunjukkan bahwa dalam kondisi liquidity trap kebijakan moneter tidak akan efektif, oleh sebab itu diperlukan kebijakan fiskal yang lebih ekspansif. Ekspansi kebijakan fiskal tentu akan menimbulkan biaya tertentu. Akan tetapi, kesimpulan sementara yang bisa penulis ambil, ekspansi fiskal sangat dibutuhkan. Biaya untuk ekspansi, apabila merujuk pada pendapat Delong dan Summers (2012), sebenarnya dapat didapatkan dengan sendirinya (self-financing). Oleh sebab itu, kebijakan penghematan anggaran (austerity) yang dilaksanakan dijalankan sejumlah negara-negara Uni Eropa berpotensi justru menghambat pertumbuhan dan membuat Uni Eropa tetap terperosok dalam lubang krisis.
