Mengurai Problematika Gas Indonesia
March 20, 2017
Urgensi Perppu Informasi Pajak
May 18, 2017

Meneropong Inflasi 2017

Inflasi seringkali disalahartikan. Terma inflasi musuh utama perekonomian membuat seolah-olah inflasi merupakan pertanda buruk. Tanyalah kepada negara-negara maju seperti Amerika, Jepang maupun negara-negara Uni Eropa, niscaya mereka bersedia mengeluarkan Miliaran Dollar guna mendongkrak angka inflasi mereka. Akan tetapi, apabila anda bertanya kepada negara seperti Zimbabwe, maka ada akan mendapati contoh betapa tingginya inflasi dapat merusak perekonomian.

inflasi merupakan variabel unik, yang baik buruknya sangat relatif dan memiliki dampak berbeda-beda terhadap sejumlah variable lainnya. Ada variabel yang relatif “diuntungkan” apabila inflasi tinggi, ada juga yang relatif “dirugikan”. Contohnya, dampak pada sisi yang lebih makro, seperti pada real interest rate dan utang Pemerintah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat dan hal ini di respon oleh Bank Indonesia dengan menurunkan tingkat suku bunga. Kebijakan ini diharapkan membuat investasi meningkat (karena beban biaya bunga menurun) dan masyarakat cenderung untuk mengkonsumsi. Permasalahannya adalah, dengan rendahnya angka inflasi secara umum, maka real interest rate (interest rate disesuaikan dengan inflasi) akan relatif tinggi. Real interest rate yang relatif tinggi tentu akan mempengaruhi investasi, dimana dapat menurunkan minat investasi dari sektor swasta. Di sisi lain, rendahnya inflasi justru memiliki dampak yang baik terhadap utang Pemerintah. Rendahnya inflasi membuat utang Pemerintah (obligasi yang diterbitkan) menjadi lebih kompetitif, karena nilainya relative stabil. Mengingat defisit anggaran Pemerintah yang akan melonjak karena mismanagement selama dua tahun terakhir, dan keinginan Pemerintah untuk melakukan ekspansi fiskal melalui program infrastrutktur, maka rendahnya inflasi merupakan kabar yang baik.

Inflasi Januari 2017

Rilis BPS menunjukkan bahwa inflasi bulan Januari 2017 mencapai 0,97 persen (mom), dimana dari 82 kota seluruhnya mengalami inflasi. Semua kelompok pengeluaran mengalami inflasi, dimana sesuai dugaan, Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan 2,35 persen, lalu air, listrik, gas dan bahan bakar 1,09 persen, disusul kelompok bahan makanan 0,66 persen. Inflasi tahun ke tahun sebesar 3,49 persen.Sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga adalah biaya perpanjangan stnk, tariff listrik, cabe rawit, bahan bakar, ikan segar. Sebagaimana yang sudah diduga, komoditas transport dan air, listrik menjadi penyumbang inflasi terbesar, dimana berturut-turut sebesar 0,26 dan 0,43 persen.

Pada bulan Februari inflasi lebih rendah dibandingkan pada Januari yaitu sebesar 0,23 persen. Masih serupa dengan inflasi pada bulan Januari 2017, driver utamanya adalah pada komoditas pangan dan sejumlah komdoitas yang diatur oleh Pemerintah.

Pada bulan Januari dan Februari umumnya inflasi relatif tinggi, dimana biasanya inflasi didorong oleh harga pangan. Bulan Desember-Februari curah hujan relatif tinggi, hal ini menyebabkan produksi tanaman hortikultura dan pangan terganggu, sehingga harganya relatif tinggi. Selain itu, khusus untuk beras, bulan Januari adalah musim tanam. Data rata-rata inflasi bulan januari 2006-2016, itu sebesar 0,78 persen. Pada bulan Januari 2017 contohnya, Inflasi pangan sendiri hanya menyumbangkan 0,14 persen dari inflasi, dimana cabit rawit dan ikan segar  menjadi penyumbang terbesar, berturut-turut sebesar 0,1 dan 0,07 persen.

Kenaikan-kenaikan tersebut pada dasarnya bisa diprediksi karena adanya sejumlah kebijakan Pemerintah, seperti meningkatkan tarif dasar listrik, menaikkan harga BBM, serta biaya STNK. Contohnya, pada bulan Januari 2017, pada sub kelompok bahan bakar dan listrik inflasi tercatat sebesar 3,42 persen, sedangkan kenaikan biaya stnk berdampak pada sub kelompok pengeluaran sarana dan penunjang transport, yang mengalami kenaikan 16 persen. Kenaikan BBM menyebabkan tingginya inflasi pada komponen energi yang mencapai 3,22 persen. Andil dari kenaikan komoditas listrik dan stnk berturut-turut sebesar 0,19 dan 0,23 persen.

Melihat angka-angka di atas, maka tidak mengejutkan ketika pada bulan januari inflasi harga yang diatur Pemerintah naik paling tinggi, yaitu sebesar 2,57 persen dengan andil pada bulan Januari 2017 mencapai 0,5 persen. Sedangkan inflasi barang bergejolak dan inti berturut-turut sebesar 0,67 dan 0,56 persen.

Sebagaimana disebutkan di atas, pangan umumnya menjadi penyebab inflasi pada bulan Januari, sehingga wajar apabila inflasi barang bergejolak relatif tinggi pada bulan Januari. Pada Januari 2017, inflasi barang bergejolak sebenarnya relatif rendah (0,67) apabila dibandingkan rata-ratanya selama 6 tahun terkahir yang mencapai 2,34 persen.

Tren inflasi inti pada tahun 2016 relatif. Dimana contohnya pada bulan Oktober 2016, inflasi inti yang sebesar 0,10 merupakan yang salah satu yang terendah dalam enam tahun terakhir. Rata-rata inflasi bulanan di tahun 2016 hanya sebesar 0,25%, jauh dibandingkan rata-rata inflasi bulanan lima tahun sebelumnya (2011-2015) yang mencapai 0,37%.  Akan tetapi, pada Januari 2017, inflasi inti mencapai 0,56 persen, dimana angka ini relatif tinggi dibandingkan rata-rata inflasi inti bulan Januari selama enam tahun terakhir yang mencapai 0,46 persen. Relatif rendahnya inflasi inti pada dasarnya merupakan sinyal yang kurang baik, karena menggambarkan daya beli masyarakat melemah, sehingga diharapkan kenaikan angka inflasi inti ini menjadi sinyal baik untuk tahun 2017.

Hal ini perlu menjadi perhatian serius, karena dapat memperlemah pertumbuhan dengan menggerus daya beli masyarakat. 50,04 persen dari belanja masyarakat Indonesia adalah belanja pangan, spesifiknya untuk masyarakat Kota  mencapai 44,93 persen, sedangkan masyarakat desa 58,81 persen. Apabila daya beli turun, maka masyarakat cenderung akan menahan konsumsi, dan hal ini dapat merugikan karena konsumsi menyumbangkan sekitar 55% dari PDB.

Meneropong 2017

Terdapat dua resiko utama inflasi di tahun 2017, pertama kenaikan harga oleh Pemerintah, kedua, ancaman perubahan iklim. Pertama, Pemerintah berencana akan melakukan reformasi subsidi pada tahun 2017, dimana subsidi akan diatur hingga lebih tepat sasaran. Kebijakan tersebut tepat apabila dilakukan dengan timing yang tepat pula. Kebijakan pengurangan subsidi, seperti listrik yang direncakanan akan naik setiap dua bulanan. Kenaikan harga listrik ini akan baik disatu sisi. Akan tetapi, perlu diingat, bahwa selain terdapat resiko inflasi, pencabutan subsidi 900 VA dapat meningkatkan beban pelaku usaha mikro yang menggunakan listrik 900 VA. Kenaikan harga 900 VA tentu akan semakin menekan usaha kecil (rumahan), yang pada akhirnya dapat menurunkan daya beli masyarakat kecil. Oleh sebab itu, pencabutan subsidi yang dilakukan oleh Pemerintah seharusnya dilakukan pada bulan-bulan yang tren inflasinya rendah, seperti bulan Maret dan April. Hal tersebut setidaknya dapat mengurangi gejolak akibat kenaikan administered price.

Kedua, resiko perubahan iklim tentu akan terus mengancam. Cuaca menjadi semakin untuk diprediksi, dan hal ini akan mempengaruhi produksi tanaman hortikultura dan pangan. Hal ini harus menjadi concern Pemerintah mengingat inflasi pangan akan sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. inflasi pangan masih mengancam, dan ini akan menekan masyarakat miskin. Sumbangan komoditas makanan (beras, daging ayam, telur ayam ras, rokok kretek filter, gula pasir, tempe, tahu) terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar ketimbang peranan komoditas bukan makanan (bensin, listrik, biaya perumahan, alat mandi). Per Maret 2015, sumbangan makanan terhadap garis kemiskinan mencapai 73,23%. Kenaikan harga pangan tentu berdampak sangat besar pada mereka yang berada di bawah dan sekitar garis kemiskinan.

Pengendalian Inflasi Jangka Pendek

Pertama, optimalisasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Pemerintah pada dasarnya sudah memiliki mekanisme kelembagaan dan koordinasi untuk mengatasi inflasi berupa Tim Pengendali Inflasi, baik yang berada di pusat maupun daerah. Tim ini seharusnya bisa lebih dioptimalkan kinerjanya, salah satunya dengan memperkuat koordinasi antar lembaga. TPI pusat dapat terus mendorong TPID untuk menanggarkan anggaran pengendalian inflasi. Anggaran pengendalian inflasi bisa disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya, seperti untuk melakukan operasi pasar. Adanya anggaran pengendalian inflasi di tingkat daerah ini penting, mengingat setiap daerah memiliki potensi inflasi yang berbeda, baik waktu maupun komoditasnya. Contohnya, di daerah X, inflasi umumnya terjadi pada bulan Februari, khususnya untuk komoditas ayam dan bawang. Pemerintahan daerah X tentu lebih memahami fenomena tersebut, sehingga bisa melakukan perencanaan anggaran yang lebih tepat.

Kedua, kebijakan impor pangan yang tepat. Karena ketidakpastian yang besar, Pemerintah seharusnya tidak lagi bermain-main untuk isu food security. Apabila memang dibutuhkan, maka impor perlu direncanakan dan dilakukan. Pemerintah masih terjebak antara pilihan politis kedaulatan pangan atau keamanan pangan. Suka atau tidak, Indonesia masih membutuhkan pangan impor. Dalam beberapa kesempatan di tahun 2016, Pemerintah ragu untuk melakukan impor (seperti beras dan daging), sehingga harga pangan sudah melonjak begitu tinggi. Hal-hal seperti ini yang seharusnya dapat diantisipasi, karena pada dasarnya pola konsumsi dan kebutuhan pangan masyarakat tidak akan jauh berbeda setiap tahunnya.

Pengendalian inflasi jangka panjang

Infrastruktur menjadi kunci untuk pengendalian inflasi dalam jangka panjang. Buruknya infrastruktur menyebabkan high cost economy, yang menyebabkan harga barang yang diterima konsumen menjadi relatif lebih tinggi. Perbaikan infrastruktur mutlak diperlukan. Berita baiknya infrastruktur menjadi jargon utama Pemerintahan saat ini. Berita buruknya, pembangunan infrastrukturnya ternyata masih setengah hati.

Jargon pembangunan infrastruktur yang acapkali digulirkan oleh Pemerintahan Jokowi nampaknya masih sebatas wacana. Pembangunan infrastruktur masih terasa business as usual, bahkan sejumlah indikator menunjukkan kemunduran. Contohnya, peringkat logistik Indonesia, mengalami penurunan dari 53 pada tahun 2014, menjadi 63 pada tahun 2016 (World Bank, 2016). Dimana, salah satu indikator yang mengalami penurunan terbesar adalah kualitas infrastruktur pendukung logistik, yang pada tahun 2014 mencapai 2,92 turun menjadi 2,65 pada tahun 2016.

Laporan GCR juga menunjukkan tren yang serupa. Pada awal masa Pemerintahan Jokowi, peringkat infrastruktur Indonesia berada pada urutan ke-56, sedangkan tahun ini melorot pada posisi ke-60. Secara lebih detail, sejumlah parameter yang membentuk peringkat infrastruktur juga mengalami penurunan. Seperti kualitas jalan (turun 3 peringkat) dan kualitas supply listrik (turun 5 peringkat).

Indonesia butuh menggenjot pembangunan infrastruktur guna mendorong pertumbuhan dan meningkatkan daya saing. Akan tetapi, realisasinya selama dua tahun terakhir masih jauh dari harapan. Anggaran Pemerintah Pusat untuk belanja modal memang meningkat tajam seiring dikuranginya subsidi energi, akan tetapi kemampuan penyerapannya masih jauh dari harapan. Realisasi belanja modal pada APBN 2015 hanya mencapai 78 persen.

Jika melihat data realisasi, memang terjadi peningkatan hingga 46 persen dibandingkan tahun 2014, atau meningkat dari Rp 147 Triliun menjadi Rp 215 Triliun. Akan tetapi peningkatan tajam ini lebih karena realisasi belanja modal 2014 yang kelewat rendah, atau mengalami kontraksi sebesar 18,33 persen dibandingkan realisasi 2013 yang mencapai Rp 180 Triliun. Jika dibandingkan dengan tahun 2013, maka pertumbuhan realiasi belanja modal 2015 hanya sebesar 19,4 persen. Angka ini pada dasarnya cukup rendah, mengingat rata-rata pertumbuhan realisasi belanja infrastruktur pada periode 2010-2013 mencapai 25,2 persen. Sehingga, pertumbuhan realisasi yang hanya sebesar 19,4 persen justru sebuah langkah mundur.

Wiratama Institute
Wiratama Institute
Wiratama Institute adalah sebuah lembaga think-tank yang berfokus pada ranah kebijakan publik mencakup ekonomi, hukum, politik, pendidikan dan teknologi. WI merilis berbagai produk rekomendasi yang mengarah pada perbaikan iklim kebijakan publik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *